Misi tokoh masyarakat menjadi Bolaang Mongodow (Bolmong) raya sebagai provinsi di respon baik oleh Komisi II DPR RI.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Kunker Komisi II DPR, Chairuman Harahap dari Fraksi Partai Golkar usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/7).

Bolmong layak dimekarkan menjadi provinsi, karena pihaknya sudah sempat mendengarkan laporan resmi dari presidium pemekaran pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sejak beberapa tahun lalu.

“Tidak benar kalau dikatakan premature. Semua aspirasi masyarakat yang masuk ke Komisi II DPR RI akan selalu diperjuangkan, asalkan memenuhi semua persyaratan,” kata Chairuman.

Menurut Chairuman, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu daerah pemekaran, yaitu berkaitan dengan potensi daerah itu sendiri, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beberapa studi kelayakan linta bidang lainnya. “Kami sangat mendukung pembentukan provinsi Bolmong,” tuturnya.

Saya salut atas semangat dan perjuangan masyarakat, pemerintah, elite politik Bolmong bersatu yang tidak pernah pudar dan bergeming sedikitpun untuk memekarkan Bolmong sebagai provinsi, kata Chairuman Harahap seraya menambahkan tujuan pemekaran memang untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan Kota Langowan, Chairuman menyatakan, menerima semua usulan pemekaran termasuk Kota Langowan. Dengan catatan, harus melewati kajian dan proses yang layak, jelasnya.

Chairuman menyarankan kepada Panitia Pemekaran Kota Langowan (P2KL) untuk selalu berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Semua P2KL untuk selalu proaktif,” tambahnya.

           Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang berjanji akan mengawal dan terlibat untuk memuluskan pembentukan kota yang berada di barat Minahasa. “Saya siap untuk menjadi yang terdepan dalam pembentukan Kota Langowan ini. Oleh karena itu, masyarakat Langowan janganlah cemas,” ujarnya.(wi)Foto:Iwan Armanias.